| Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rakornas Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023). (Foto: kompas.tv) |
Dinamika Kepri | Bogor - Soal adanya pelarangan umat beragama untuk menjalankan ibadah dan pelarangan untuk membangun rumah tempat ibadah di beberapa tempat di indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingat para kepala daerah agar mematuhi konstitusi.
Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
Presiden menegaskan bahwa kebebasan beribadah merupakan hak setiap warga. Hak ini berlaku bagi agama apa pun.
"Mumpung juga ketemu bupati dan wali kota. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo mengatakan, konstitusi menjamin setiap umat beragama untuk menjalankan ibadahnya sebagaimana diatur di Pasal 29 ayat 2 Undang-undang dasar 1945.
Tak hanya itu, Presiden juga mengingatkan bahwa konstitusi tidak bisa dikalahkan dengan yang namanya dari hasil kesepakatan.
"Konstitusi tidak bisa kalah dengan kesepakatan. Ada rapat, FKUB misalnya, ini misalnya sepakat tidak boleh membangun tempat ibadah, hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh menjamin itu. Ada peraturan Walikota atau ada intruksi Bupati, hati-hati loh. Kita harus tahu masalah ini, konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun satu dua tiga Kota atau Kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini, karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah? sedih loh kalau kita mendengarnya," ujar Presiden. (red)
Tak hanya itu, Presiden juga mengingatkan bahwa konstitusi tidak bisa dikalahkan dengan yang namanya dari hasil kesepakatan.
"Konstitusi tidak bisa kalah dengan kesepakatan. Ada rapat, FKUB misalnya, ini misalnya sepakat tidak boleh membangun tempat ibadah, hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh menjamin itu. Ada peraturan Walikota atau ada intruksi Bupati, hati-hati loh. Kita harus tahu masalah ini, konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun satu dua tiga Kota atau Kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini, karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah? sedih loh kalau kita mendengarnya," ujar Presiden. (red)
Halaman :